UU no 5 thn 1960 (peraturan dasar pokok-pokok agraria)

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Undang-Undang 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk
perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun
masyarakat yang adil dan makmur;
b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan
tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya,
hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan
revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat
disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;
Berpendapat :
a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas
perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang
sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak
mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya,fungsi
bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan
kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan
zaman dalam segala soal agraria;
c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai
azas kerokhanian Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam
Pembukaan Undang-undang Dasar.
d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan
Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden
tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan
memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun
secara gotong-royong;
e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun
ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan
dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;
Memperhatikan :
Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. I/Kpts/Sd/II/60
tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;
Mengingat :
a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
b. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 2
c. Penetapan Presiden No. I tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 10) tentang
Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garisgaris
besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
d. Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG.
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut:
1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 “Wet
op de Staatsinrichting van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan
dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. “Domienverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit ” (Staatsblad 1870
No. 118);
b. “Algemene Domienverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;
c. “Domienverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874
No. 94f;
d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal 1 dari
Staatsblad 1877 No. 55;
e. “Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo”
tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan
pelaksanaannya;
4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai
bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan
mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.
PERTAMA
BAB I
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
Pasal 1
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang
bersatu sebagai bangsa Indonesia.
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam
ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya
serta yang berada dibawah air.
(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat
(4) dan (5) pasal ini.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 3
Pasal 2
(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai
yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal
ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada
daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan
hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Pasal 4
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang
yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula
hak-hak atas air dan ruang angkasa.
Pasal 5
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 4
dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pasal 7
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan.
Pasal 8
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur
pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.
Pasal 9
(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan
bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
(2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan
yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari
hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Pasal 10
(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada
azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan.
(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundangan.
(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan
perundangan.
Pasal 11
(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang
angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan
diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan
atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana
perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan
menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.
Pasal 12
(1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama
dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotongroyong
lainnya.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 5
(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam
lapangan agraria.
Pasal 13
(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian
rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud
dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup
yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasiorganisasi
dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat
diselenggarakan dengan Undang-undang.
(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang
perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.
Pasal 14
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2)
serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat
suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
a. untuk keperluan Negara,
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lainlain
kesejahteraan;
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan
perikanan serta sejalan dengan itu;
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturanperaturan
yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan
daerah masing-masing.
(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah
mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari,
Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari
Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.
Pasal 15
Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya
adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 13
(2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian XI
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.
Pasal 49
(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha
dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin
pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang
keagamaan dan sosial.
(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal
14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian XII
Ketentuan-ketentuan lain.
Pasal 50
(1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang.
(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak
pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.
Pasal 51
Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak gunabangunan
tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.
BAB III
KETENTUAN PIDANA.
Pasal 52
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.
10.000,-
(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24,
26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana
atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
(3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 53
(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h,
ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 14
diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan
hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.
(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Pasal 54
Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang
disamping kewarganegaraan Indonenesianya mempunyai kewarga-negaraan Republik Rakyat
Tiongkok, telah menyatakan menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang
disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan
Indonesia saja menurut pasal 21 ayat (1).
Pasal 55
(1) Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak
usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu
hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
(2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan
kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika
hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta
berencana.
Pasal 56
Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1)
belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan
peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana
atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 57
Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum
terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad
.1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190.
Pasal 58
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka
peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 15
KEDUA
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.
Pasal I
(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat
tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat
sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan
rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan
berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.
(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum,
yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak
mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal
35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun.
(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak opstal atau hak erfpacht,
maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi
hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang
bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi
selama-lamanya 20 tahun.
(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak
erfpahct, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang
hak-hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Agraria.
(6) Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtengebruik dan hak-hak lain yang membebani hak
eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ayat (1)
dan (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang
ini.
Pasal II
(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang
dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah,
yang ada pada mulai berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom,
milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,
landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hakhak
lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri
Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam
pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang
tersebut dalam pasal 21.
(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warga-negara yang disamping
kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan hukum
yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2)
menjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya,
sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 16
Pasal III
(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang
ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1)
yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya
20 tahun.
(2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini,
sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang
diadakan oleh Menteri Agraria.
Pasal IV
(1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu
tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada
Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna-usaha.
(2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie
dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya. tetapi paling lama
lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat (1)
pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri
Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau
sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan
sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
Pasal V
Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang
ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang
berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20
tahun.
Pasal VI
Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang
dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada
pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur,
bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan
nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi
wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan
Undang-undang ini.
Pasal VII
(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1).
(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut
pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai
oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 17
(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap
atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.
Pasal VIII
(1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat (3)dan (4), pasal II ayat (2) dan V
berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).
(2) Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III ayat (1) dan (2) pasal
IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).
Pasal IX
Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal
diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
KETIGA
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum
agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.
KEEMPAT
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja
yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih
kepada Negara.
B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
KELIMA
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang
ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.
Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960.
Sekretaris Negara,
TAMZIL.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 18
MEMORI PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-Undang Pokok
Agraria diadakan perbedaan antara pengertian ..bumi” dan “tanah”, sebagai yang dirumuskan
dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan “tanah” ialah permukaan bumi.
Perluasan pengertian “bumi” dan “air” dengan ruang angkasa adalah bersangkutan
dengan kemajuan tehnik dewasa ini dan ke- mungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu
yang akan datang.
Pasal 2
Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).
Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi dan medebewind
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya
merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian
maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu
adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya
dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam
bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang didalam
perpustakaan hukum adat disebut “beschikkingsrecht”. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II
angka 3).
Pasal 4
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).
Pasal 5
Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya
lihat Penjelasan Umum (III angka 1).
Pasal 6
Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah
diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4).
Pasal 7
Azas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit” sebagai yang telah diuraikan
dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17.
Terhadap azas ini tidak ada pengecualiannya.
Pasal 8
Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi
hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah
mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa.
Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 19
tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lainlainnya.
Pasal 9
Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5).
Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2.
Pasal 10
Sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata- kata “pada azasnya”
menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecualian-pengecualian sebagai yang disebutkan
sebagai misal didalam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur
didalam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan pasal Penggunaan tanah milik oleh
bukan pemiliknya masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.
Pasal 11
Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap
yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa warganegara asli keturunan asing. Demikian
pula sebaliknya. Lihat Penjelasan Umum (III angka 2).
Pasal 12
Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan- ketentuan dalam pasal 11 ayat 1.
Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentukbentuk
gotong-royong lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya suatu
“usaha bersama” antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan “fihak
lain” itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan
“domestic capital” yang progresip.
Pasal 13
Ayat 1, 2 dan 3.
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).
Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial yang
berperikemanusiaan dalam bidang agraria.
Pasal 14
Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air
dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam penjelasan umum (II angka 8).
Mengingat akan corak perekonomian Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan
akan mempunyai peranan yang penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian perlu
diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e).
Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan,
industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan
Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah
Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.
Pasal 15
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ((II angka 4). Tanah wajib dipelihara dengan
baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerjakan didaerah yang bersangkutan,
sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-Jawatan yang bersangkutan.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 20
Pasal 16
Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas yang
diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat,
maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari
hukum adat. Dalam pada itu hak guna- usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi
keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak-guna usaha bukan
hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal.
Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke
II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
Undang-Undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini
belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h yo pasal 53).
Pasal 17
Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang di- tentukan dalam pasal 7.
Penetapan,batas luas maksimum akan dilakukan didalam waktu yang singkat dengan peraturan
perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita,
tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya
akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik
tersebut diatas pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi
oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya didalam waktu
yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya pra
bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu.
Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang- orang yang mempunyai,
tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu
pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecah-belahan (“versplintering”) tanah lebih
lanjut. Disamping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah besarbesaran
diluar Jawa dan industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat dicapai secara
berangsur-angsur. Yang dimaksud dengan “keluarga” ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang
belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik lakilaki
maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.
Pasal 18
Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan
hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian gantikerugian
yang layak.
Pasal 19
Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah
dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).
Pasal 20
Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan
hak-hak lainnya. Hak milik adalah hk yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas
tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas
dan tidak dapat diganggu-gugat” sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu.
Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari
tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak
guna-usha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa
diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya : paling)-
kuat dan terpenuh.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 21
Pasal 21
Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5).
Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-lain cara dilarang
oleh pasal 26 ayat 2. Adapun cara- cara yang diserbut dalam ayat ini adalah cara-cara
memperoleh hak tanpa melakukan suatu tindakan positip yang sengaja ditujukan pada terjadinya
peralihan hak itu.
Sudah selayaknyalah kiranya bahwa selama orang-orang warganegara
membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Negara
lain, dalam hal pemilikan tanah ia dibedakan dri warganegara Indonesia lainnya.
Pasal 22
Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah.
Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan
Negara.
Pasal 23
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).
Pasal 24
Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan
antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya : sewa, bagi-hasil, pakai atau hak gunabangunan.
Pasal 25
Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan pemiliknya. Pemilik tanah
yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuanketentuan
dalam pasal 53. Didalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.
Pasal 26
Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6) dengan
tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. Dalam Undang-Undang Pokok ini
perbedaannya tidak lagi diadakan antara warganegara asli dan tidak asli, tetapi antara yang
ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang asli maupun tidak asli.
Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 21 mengenai
siapa yang tidak dapat memiliki tanah.
Pasal 27
Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.
Pasal 28
Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri
guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa
hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang luasnya
paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan
dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggunan. Hak guna-usaha pun tidak
dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal
asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55.
Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan secara yang
tidak baik, karena didalam hal yang demikian hak guna-usahanya dapat dicabut (pasal 34).
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 22
Pasal 29
Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas.
Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang
sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang.
Penetapan jangka-waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapasawit.
Pasal 30
Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat
mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progressip, baik
asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanya
dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang
mengatur pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55).
Pasal 31
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka
IV).
Pasal 32
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka
IV).
Pasal 33
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka
IV).
Pasal 34
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka
IV).
Pasal 35
Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengenai tanah
pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat pula
diberikan atas tanah milik seseorang.
Pasal 36
Penjelasannya sama dengan pasal 30.
Pasal 37
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angka IV).
Pasal 38
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angka IV).
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 23
Pasal 39
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angka IV).
Pasal 40
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angka IV).
Pasal 41
Hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” dari pada hak-hak yang dikenal dalam
hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung
dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai
sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang
dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru
disebut dengan satu nama saja.
Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai,
oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan
badan- badan hukum asing dapat diberi hak-pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang
terbatas.
Pasal 42
Hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” dari pada hak-hak yang dikenal dalam
hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung
dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai
sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang
dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru
disebut dengan satu nama saja.
Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai,
oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan
badan- badan hukum asing dapat diberi hak-pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang
terbatas.
Pasal 43
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 44
Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka
disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan
ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16
yo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.
Pasal 45
Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka
disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan
ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16
yo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.
Pasal 46
Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat
yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan
umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 24
Pasal 47
Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang
tidak berada diatas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada diatas tanah miliknya
sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.
Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang
berada diluar tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak
milik atas tanah.
Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang
berada diluar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan
lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan)
melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang)
melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik
tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.
Pasal 48
Hak guna-ruang-angkasa diadakan mengingat kemajuan tehnik dewasa ini dan
kemungkinan-kemungkinannya dikemudian hari.
Pasal 49
Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan,
bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya
dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungan pula
dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 hurub b.
Pasal 50
Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya
saja dari hukum agraria yang baru.
Pasal 51
Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya
saja dari hukum agraria yang baru.
Pasal 52
Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta
tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka
diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.
Pasal 53
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16.
Pasal 54
Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang yang
telah menyatakan menolak kewarganegaraan R.R.C. tetapi pada tanggal mulai berlakunya
undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal I ayat
3, pasal II ayat 2 dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka
baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang yang
berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan
didalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh
pengesahan dari instansi yang berwenang.
http://www.hukumonline.com
http://www.hukumonline.com 25
Pasal 55
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30.
Ayat 1 mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat 2 menunjuk pada
modal asing baru. Sebagaimana telah di- tegaskan dalam penjelasan pasal 30 pemberian hak baru
menurut ayat 2 ini hanya dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh undang-undang
pembangunan Nasional semesta berencana.
Kedua : Hak-hak yang ada sekarang ini menurut ketentuan konversi ini semuanya
menjadi hak-hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.
Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan yang disebut dalam pasal I, II, III, IV
dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan
yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 dan syarat-syarat khusus yang
bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan sebagai yang disebutkan dalam akta
haknya yang di- konversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya
yang baru.
Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk menjamin
pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari- pada perombakan hukum agraria menurut
Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang
mempunyai peranan yang sangat penting.
Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak- hak yang masih bersifat feodal dan
tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: